Peneliti Nilai Kapolri Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis

JAKARTA, BAITURRAHMANFM.CO.ID – Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja, terhitung pada 8 Mei 2021, yang dilantik pada 27 Januari 2021 lalu.

Peneliti LIPI Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo menilai, sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing).

Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari pelunciran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian.

“Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri,” Sebut Hermawan, Sabtu (8/5).

Hermawan menyebutkan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif. Pasalnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik.

“100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara,” Ujar penulis buku Democratic Policing itu.

Sebab itu Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas. “Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus,” Ucapnya.

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India. “Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid,” Sambungnya.

Kepolisian India bersikap represif, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19. “Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid,” Lanjutnya.

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat. “Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif,” Tutupnya. (ZA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Perbatasan Aceh-Sumut Dibuka, Masyarakat Tetap Wajib Membawa Surat Swab Antigen

Sel Mei 18 , 2021
BANDA ACEH, BAITURRAHMANFM.CO.ID – Terhitung tanggal 18 Mei 2021, penyekatan di setiap perbatasan Aceh – Sumut mulai dibuka, di mana sebelumnya sempat disekat untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 pasca lebaran. Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Dicky Sondani, S. I. K., M. H didampingi Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy, S. […]